Tentang Kami

 DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

 

Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dibentuk berdasarkan Pasal 2 huruf (e) angka (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, dengan nama Organisasi Perangkat Daerah  : Dinas Tenaga Kerja (Tipe A) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.

Pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

Tugas :

Membantu Walikota Bandar Lampung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Fungsi :

Menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

 

 

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi  :

  1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, mempunyai tugas :
  1. Menyiapkan bahan kebijakan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terkait urusan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  3. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja.
  4. Merencanakn Penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja
  1. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja.
  2. Menyiapkan bahan pembinaan dan penempatan bagi pencari kerja cacat, lanjut usia dan perempuan
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar daerah (AKAD).
  4. Memfasilitasi kerjasama penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  5. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjang IMTA.
  6. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja (LPTK) dan perpanjang IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja asing).
  7. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pendayagunaan tenaga kerja asing.
  8. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil penerbitan IMTA dan penggunaan tenaga kerja asing.
  9. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja luar negeri, mempunyai tugas :

 

  1. Menyiapkan bahan kebijakan dan program penempatan tenaga kerja luar negeri.

 

  1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan koordinasi daengan lembaga /intansi p terkait urusan penempatan tenaga kerja luar negeri.
  2. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat.
  3. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyerbaluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat.

 

  1. Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat.
  2. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenaga kerjaan calon TKI ke luar negeri.
  3. Menyiapkan sarana dan perasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri.
  4. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja.
  5. Menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan.
  6. Memantau dan mengevaluasi pelaksannan peyelesaian permasalahan TKI pra purna penempatan.
  7. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulanggan TKI.
  8. MenyiapkaN sarana prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI.
  9. Memanta mengevaluasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI.
  10. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna.
  11. Menyiapkan sarana dan prasarana pembedayaan TKI purna.
  12. Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI Purna.
  13. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan terkait urusan penempatan tenaga kerja luar negeri.
  14. Menyiapkan bahan dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).
  15. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan tenaga kerja indonesia.
  16. Menyiapkan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja indonesia termasuk didalamnya tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar negara (AKAN) serta pengembangan kerjasama penempatan tenaga kerja luar negeri.
  17. Melaksanakan indentifikasi dokumen (registrasi) calon tenaga kerja indonesia.
  18. Menyiapkan calon tenaga kerja indonesia.
  19. Melakanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, mempunyai tugas :
  1. Menyiapkan bahan kebijakan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terkait urusan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  3. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja.
  4. Merencanakn Penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja
  5. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja.
  6. Menyiapkan bahan pembinaan dan penempatan bagi pencari kerja cacat, lanjut usia dan perempuan
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar daerah (AKAD).
  8. Memfasilitasi kerjasama penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  9. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjang IMTA.
  10. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja (LPTK) dan perpanjang IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja asing).
  11. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pendayagunaan tenaga kerja asing.
  12. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil penerbitan IMTA dan penggunaan tenaga kerja asing.
  13. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait urusan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
DAFTAR KARTU KUNING KEMNAKER DAFTAR
WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: