SOSIALISASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

Pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja samasekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penyebab utama bagi penyelenggara penempatan tenagakerja adalah Pengangguran Friksional (frictional unemployment), atau pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara Pemberi Kerja (AK. III) dengan pihak Pencari Kerja (AK. I)

Untuk itu sangat diperlukan Kesadaran akan tanggung jawab bersama dengan cara Koordinasi dan kemitraan multi pihak dalam bentuk Jejaring Kerja, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) guna memfasilitasi peningkatan kualitas angkatan kerja muda melalui penyediaan layanan pelatihan, penyediaan pemagangan, bimbingan teknis, bantuan modal, penempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Kesadaran untuk memulai bahwa pengentasan pengangguran adalah merupakan tanggung jawab bersama dengan memahami regulasi Pemerintah, yaitu :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

a)    Pasal 2

(1)   Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

(2)   Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat  :

a.    Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;

b.    Jenis pekerjaan dan syarat jabatan yangdigolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

b)    Pasal 7

       Tatacara kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

a)    Pasal 14

(2)   Dalam melaksanakan fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja mempunyai tugas :

a.    Pelayanan Informasi Pasar Kerja

b.    Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan.

c.    Pelayanan Perantaran Kerja.

b)    Pasal 15

(1)   Pelayanan Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi Informasi Pencari Kerja, Lowongan Pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja.

(3)   Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :

a.    Jumlah lowongan pekerjaan;

b.    Jenis pekerjaan;

c.    Jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;

d.    Tempat kerja, kondisi kerja dan waktu kerja;

e.    Upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya;

f.     Jenis kelamin dan usia;

g.    Pendidikan dan/atau kompetensi kerja;dan

h.    Jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.

(4)   Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh seluruh pencari kerja.

(5)   Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media online, papan pengumuman, media cetak, media elaktronik, dan/atau media lainnya.

c)    Pasal 41

(1)   Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS dan BKK;

(2)   Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antar Kerja.

d)    Pasal 42

(1)  Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system kepada Dinas Kabupaten/Kota.

e)    Pasal 58

(1)   Pemberi kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota.

f)     Pasal 66

(1)   Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job fair) dan Pemberi Kerja, berupa  :

a.    Peringatan Tertulis;

b.    Pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing); dan

c.    Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DAFTAR KARTU KUNING KEMNAKER DAFTAR
WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: